Karena belum diangat menjadi Pegawai Negeri Sipiln (PNS) sekitar 120 tenaga pengajar yang tergabung dalam Forum Tenaga Honorer Sekolah Negeri Indonesia (FTHSNI) kabupaten serang mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Serang. Rabu (2/12).
Dalam demo kali ini mereka menuntut tentang diangkatnya status guru honorer menjadi PNS. Hal ini sesuai PP 48 jucnto 43 tahun 2007 mengasumsikan bahwa tenaga anggaran APBD/APBN telah rampung diselesaikan ternyata pada kenyataannya masih tercecer.
“Kami menuntut percepatan perubahan payung hukum keberadaan nasib guru honorer non APBN/APBD tentang pengangkatan secara otomatis untuk para guru honorer non APBD/APBN,” ungkap ketua FTHSNI, Yaya Hudaya.
Menurutnya hingga saat ini yang terjadi dilapangan sanagat bertentangan dengan isi PP tersebut. pengajar masih banyak terdaftar sebagai guru honorer. Bahkan, banyak kasus yang dilakukan oknum sekolah agara para guru honorer tidak menuntut untuk menjadi PNS.
Yaya menerangkan ini merupakan intimidasi terhadap gurur honorer. Sebab, kepala sekolah yang telah menyediakan surat perjanjian untuk tidak menuntut menjadi PNS.
“Banyak intimidasi terhadap Meminta kepada DPRD serang untuk peka terhadap persoalan-persoalan yang menyangkut manajerial yang dilaksanakan oleh dindik kab. Pengelolaan tunjangan fungsional non PNS
guru honorer. Seperti kasus di kecamatan Petir, Bojo Negara, Tunjung Teja, Carenang untuk tidak menuntut jadi PNS,” tuturnya.
Selain itu, massa Meminta kepada DPRD kab. Serang untuk peka terhadap persoalan-persoalan yang menyangkut manajerial yang dilaksanakan oleh dinas pendidikan dalam Pengelolaan tunjangan fungsional non PNS.
“Yang saya tahu dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah,red) untuk guru honorer Rp. 300 ribu. Tapi yang kami terima hanya Rp. 200 ribu,” ujar Fuadudin salah seorang pengunjuk rasa seraya menanyakan dikemanakan sisanya.
Setelah puas berorasi didepan gedung DPRD. Pengunjuk rasa pun ditemui oleh komisi II bidang Kesejahteraan masyarakat (Kesra). Dan menyampaikan aspirasinya diruangan komisi II. Sebanyak delapan pengunjuk rasa mewakili untuk menyampaikan tuntutannya.
“Pastinya kami akan menampung aspirasi. Dan point-point tuntutan sudah kami catat. Kami akan berusaha untuk memperjuangkannya. Kalau perlu buat perda tentang pengangkatan PNS untuk guru honorer,” tandas ketua komisi II, Abdul Hamid.
Dari pantauan Koran ini pengunjuk rasa yang didominasi kaum hawa ini terlihat bersemangat. Bahkan, ada yang menangis terharu ketika mendengarkan orasi. Mereka serasa tidak merasakan terik matahari yang menerjang siang itu. (edy)
Komentar
Posting Komentar