Demo


DPR-PK Tuntut Atut Mundur
SERANG. BANTEN POS.
Puluhan massa yang menamakan dirinya Dewan Pimpinan Revolusi Penegak Konstitusi (DPR-PK) menuntut Hj. Ratu Atut Chosiyah untuk mundur dari jabatannya sebagai gubernur Banten. Dikarenakan kinerja sangat jauh dari harapan rakyat Banten, rabu (9/12).
Pengunjuk rasa menilai kepemimpinan Atut, feneomena sebagai daerah spirit agar kebijakkan pemprov cenderung menurun. Hanya mneyuburkan prilaku koruptif, monopoli, dan mafia proyek dengan kewajiban setor 20% hingga 25%.
Menurut juru bicara. DPR-PK H. mutawali Almaki mengatakan otonomi daerah sebagai spirit agar kebijakkan pemrov Banten lebih berpihak kepada kepentingan rakyat. Dengan orientasi pembangunan fasilitas public yang memadai dan berkualitas.
“Jika kita lihat pembangunan yang dilaksanakan ole pemprov Banten hanya sebesar ditingkat anggaran hingga milyaran. Namun realitas yang dirasakan leh mastarakat sangat sulit dan langka merasakan infrastruktur. Tidak mencerminkan Banten sebagai tujuan investasi yang ramah dan visioner,” ungkap Mutawali dalam orasinya.
Massa yang berasal dari menes, kabupaten Pandeglang ini juga menuntut PRESIDEN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO untuk menggunakan hak konstitusinya untuk mencopot Atut Chosiyah sebagai gubernur Banten 2007-2012 berdasarkan amanat UU no.32 tahun 2001 pasal 31 ayat 1 juncti PP RI no.6 tahun 2006 tentang pemilihan, pengesahan pengangkatan dan pembergentian kepala daerah dan wakil kepala daerah.
Dalam kesempatan ini massa menyerukan kepada DPRD provinsi banten agar menggunakan hak konstitusinya yaitu hak angket dan interpelasi sebagai pertanggung jawaban moral hokum terhadap konstituen dalam kasus pengadaan alat kesehatan (alkes) tahun anggaran 2009.
Dalam unjuk rasa didepan gedung pemerintahan provinsi Banten ini dijaga ketat oleh satu kompi pengendali massa (dalmas) untuk mengamankan aksi ini. mereka juga melakukan aksi teatrikal berupa penggambaran pocong dan pencuri. (edy)

Komentar